A password will be e-mailed to you.

Hari Kamis kemarin, 14 Maret 2019, sekitar seratus orang perwakilan dari beberapa organisasi/komunitas—yang kemudian menamakan diri Aliansi Save Garut—menggelar aksi dan audiensi kinerja BKSDA Garut dan juga penolakan turunnya SK.25 tentang penurunan status cagar alam menjadi taman wisata alam.

Aliansi Save Garut menggelar aksi di kantor BKSDA Garut, 14 Maret 2019.

Berikut adalah press release-nya.

Press Release

Hidup Rakyat Indonesia!

Garut, 14 Maret 2019, bertempat di Bunderan Simpang Lima—dilanjut ke kantor Bupati, dan terakhir ke kantor BKSDA Garut—Aliansi Save Garut menggelar Aksi dan Audiensi Kinerja BKSDA Garut dan juga penolakan turunnya SK.25 tentang penurunan status cagar alam menjadi taman wisata alam. Aksi ini diikuti kurang lebih seratus orang perwakilan dari organisasi/komunitas dan individual—yang disatukan menjadi Aliansi Save Garut.

Massa mulai berkumpul pukul 07.00-09.00 WIB, lantas aksi dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB. Adapun kegiatannya antara lain: pembukaan, aksi teatrikal, monolog, orasi, audiensi, dan diakhiri dengan penyegelan kantor BKSDA Garut, secara simbolis.

Acara dibuka oleh korlap aksi, yaitu Triyana Ahmad dengan mengajak seluruh massa aksi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Selanjutnya kegiatan diisi dengan aksi teatrikal oleh salah satu anggota Save Garut. Lalu monolog dari beberapa perwakilan organisasi/komunitas. Selanjutnya diisi dengan orasi-orasi. Orasi diwakili dari berbagai organisasi/komunitas ataupun individual.

Adapun isi dari aksi dan audiensi pada tanggal 14 maret 2019 antara lain yaitu pemberian rapor merah untuk BKSDA Garut, yang isinya:

1. Adanya pembiaran oleh BKSDA sehingga terjadi eksplorasi dan eksploitasi, pemindahan tapal batas wilayah, degradasi di kawasan cagar alam. Hal ini tidak sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

2. Ketidaktegasan BKSDA dalam menegakkan aturan;

3. Adanya komersialisasi di kawasan cagar alam;

4. Tidak adanya kepemilikan data flora & fauna yang ada di kawasan cagar alam Garut;

5. Kurangnya sosialisasi tentang kawasan cagar alam kepada masyarakat;

6. Ketidakmampuan BKSDA untuk menilai dan menjaga kawasan cagar alam.

Kemudian, massa aksi memberikan tuntutan kepada BKSDA Garut yang isinya:

1. Melakukan controlling pengawasan ke daerah konservasi;

2. Menindak tegas pelaku/oknum yang menyalahi aturan Perundang-undangan;

3. Melakukan reformasi birokrasi di BKSDA Garut;

4. Evaluasi lahan kritis (lahan yang terdegradasi);

5. Memperbanyak rambu-rambu di kawasan konservasi;

6. Menjalankan tugas dan fungsinya sesuai PERMEN KEMENLH Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi, Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;

7. Mengelola manajemen taman wisata alam yang ramah lingkungan;

8. Melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan strategis di kawasan cagar alam Kabupaten Garut;

9. merekomendasikan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut SK.25/MENLHK/SETJEN/PLA/2/1/2018 tertanggal 10 Januari 2018 tentang penurunan status kawasan cagar alam menjadi taman wisata alam;

10. Memaksimalkan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kawasan cagar alam.

Kemudian lagi, massa aksi menuntut adanya pembuatan Fakta Integritas yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Wilayah V (Purwoto, S.Hut., MP.) dengan materai Rp 6000, dan dicap asli oleh BKSDA, yang isinya:

1. Akan mengelola dengan profesional sesuai peraturan yang berlaku mengenai manajemen pengelolaan taman wisata alam;

2. Menindak tegas oknum yang melakukan tindakan yang melanggar aturan di kawasan cagar alam Garut;

3. Jika dalam kurun waktu dua bulan, Balai Besar BKSDA Jawa Barat Bidang Konservasi SDA wilayah III Seksi Konservasi Wilayah V Garut belum mampu mengoptimalkan kinerja sebagaimana tertulis di atas, maka kami siap melakukan reformasi birokrasi.

Terakhir, massa aksi juga meminta kepada BKSDA Garut untuk mendukung pencabutan SK.25 MNLHK. Namun pihak BKSDA Garut tidak memenuhi permintaan massa aksi—atau bisa diartikan bahwa BKSDA Garut masih tetap mendukung SK.25 MNLHK tentang penurunan kawasan cagar alam menjadi taman wisata alam.

Lantas massa aksi melakukan penyegelan kantor BKSDA Garut, karena massa aksi tidak puas dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Kepala Seksi Wilayah V (Purwoto, S.Hut., MP).

Kesimpulan

Aksi ini merupakan rangkaian kegiatan Save Garut dalam aksi penolakan SK.25 MNLHK tentang penurunan status cagar alam Gunung Papandayan dan Kamojang. Kenapa ditolak, sebab salah satu kawasan tersebut sudah terdegradasi. Memang setelah dikaji, ternyata terjadi penurunan kualitas kawasan disebabkan adanya pembiaran oleh BKSDA seksi III wilayah V dari praktek perusakan, eksploitasi, dan komersialisasi kawasan cagar alam secara ilegal.

Oleh karena itu kami mendatangi BKSDA wilayah V untuk memperingatkan mereka supaya mengoptimalkan kinerjanya di lapangan. Dan untuk ke depannya, kami juga akan mengadakan rencana aksi-audiensi dengan BKSDA Jawa Barat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindaklanjuti aksi kami tentang penurunan status kawasan cagar alam Gunung Papandayan dan Kamojang.

Demikian press release Aksi dan Audiensi Kinerja BKSDA Garut dan Penolakan SK.25 KlHK oleh segenap Keluarga Besar Aliansi Save Garut. Semoga melalui press release ini, dapat menjadi pertanda kuat bahwa kami menolak keras segala bentuk penindasan. Terimakasih.

Salam Lestari!

Aliansi Save Garut
Garut, 15 Maret 2019

TTD

Triyana Ahmad Ramadhan
Koordinator Lapangan Save Garut