A password will be e-mailed to you.

Di tengah isu politik terhangat jelang pilpres 2019, hati kecil saya terasa gamang: apa pentingnya presiden bagi rakyatnya? Tentu saya tidak akan menjawabnya, sebab ada hadits Nabi yang berbunyi, “Lebih baik sehari dipimpin oleh pemimpin dzalim, daripada satu menit tanpa kepemimpinan.

Tapi saya masih terus bertanya, dan sekali lagi pertanyaan itu tidak pernah ada jawabnya. Apa anda pernah mencatat atau membaca bahwa selama tiga dekade rezim kekuasaan (Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi) sastra kita mendapat perhatian yang serius dari pemerintah? Apa ukurannya?

Kalau ada seorang presiden diam-diam nyeniman, bahkan mengaku seorang seniman, atau ada presiden yang seneng ikut baca puisi, diam-diam menulis puisi, dan pembacaannya diliput oleh seluruh media elektronik maupun cetak, lokal maupun nasional, dalam sebuah acara kenegaraan, apa ini yang dimaksud kepedulian pemerintah? Walaupun betul-betul jujur, saya tetap akan menganggapnya ini bernuansa politik.

Tetapi, kalau semua niat baik itu betul-betul tercatat dalam program unggulan, sama pentingnya dengan program pengentasan kemiskinan yang tidak tuntas-tuntas, lalu di APBN yang telah disahkan dan disetujui DPR, nominalnya sama dengan subsidi energi listrik dan minyak kelapa, baru saya angkat jempol setinggi-tingginya. Saya mengapresiasi bahwa pemerintah sungguh-sungguh telah memperhatikan kemajuan kesusastraan bangsanya.

Barangkali omongan saya tidak proporsional atau terlalu mengada-ada, maka maafkanlah, tidak usah menuduh kekiri-kirian dan berbau komunis. Kalau sedikit rancu atau tak seharusnya, barangkali patut kita menengok sedikit ke belakang, bagaimana politik kekuasaan membantai habis-habisan karya sastra dan para pengarangnya.

Tersebutlah konflik seniman Manikebu (Manifes Kebudayaan) dan seniman yang tergabung di Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang sama-sama saling menghabisi—atas nama ideologi dalam memahami kesenian. Saya tidak akan pernah menyalahkan satu di antara keduanya. Saya hanya mengambil pelajaran dari peristiwa yang memalukan ini: ternyata hegemoni politik kekuasaan, disadari ataupun tidak, sudah merusak mental dan sistem saraf rakyatnya.

Ambil contoh bagaimana ketika buku-buku dibakar dengan dalih berbau komunis dan mengancam kesucian Pancasila. Oke-lah, kita sepakat bahwa Pancasila adalah azas dan ideologi negara (konsensus) yang sama-sama diamanatkan rakyatnya. Tapi kekerasan yang dilakukan negara dengan membakar karya-karya anak bangsanya adalah perbuatan nista, tak mendidik, tak berbudaya, dan tak beradab. Hal seperti ini dilakukan berulang kali: politik belah bambu, polarisasi, operasi intelejen yang tidak masuk akal.

Sesungguhnya kebijakan semacam ini terlalu naif, bertolak belakang dengan paham demokrasi Pancasila yang dianut negara. Apa ini artinya? Negara tidak mau jujur terhadap nuraninya sendiri. Saya jadi terkesan dengan antologi puisi karya Pak Taufiq Ismail, “Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Cukup beralasan sekali, walaupun Pak Taufiq tidak bermaksud menghina negara, tapi pada hemat saya, mengingatkan bahwa ironisme selalu terjadi di negara tercinta ini.

(Banyak cara untuk mencintai bangsanya. Dan seperti inilah cara saya mencintai bangsa ini: akan terus ngeyel, cerewet, sesekali bolehlah menghujat pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang amoral.)

Semangat kebudayaan gelanggang yang dicetuskan Asrul Sani, Chairil Anwar, dkk, dalam ‘Surat Kepercayaan Gelanggang’ merupakan pelajaran berharga dari pendahulu kita dalam menentukan arah kebudayaan bangsa. Apakah keselaraşan visi ini ada akselerasinya dengan semangat bangsa yang baru saja melakukan revolusi nasional?

Surat Kepercayaan Gelanggang yang disuarakan angkatan ’45 tidak memberikan arti signifikan terhadap keadaan Indonesia yang berada di masa transisi—hanya angin lalu saja. Sinyal politik terlalu liar, kontradiktif dengan semangat kebudayaan yang idealis, humanis, dan toleran.

Triliunan rupiah habis untuk pemilu, pilkada, pilkades, dan lembaga-lembaga yang mengurusinya. Ini memang kebutuhan yang riil. Tapi kalau anggaran selalu di-mark-up di mana-mana, bagaimana bisa tercipta kebudayaan adil dan beradab—sebagaimana yang dicita-citakan Plato dalam Republiknya: bahwa negara adalah pemegang moral tertinggi yang harus menularkannya ke masyarakat. Sama halnya dengan cita-cita luhur Muhammad Rasulullah dalam membangun masyarakat madani untuk mengembalikan moral bangsa Arab yang sudah bejad. Begitu juga awal mula terciptanya negara-negara, bangsa-bangsa, pemimpin-pemimpin, semua bercita-cita mulia untuk membangun kesejahteraan rakyatnya.

Hanjakal, dalam dada manusia tersimpan ular dan belati yang sewaktu-waktu terbuka matanya dan siap menerkam dan menikam apapun yang menghalanginya. Maka kekuasaan perlu kendali seperti kereta kuda. Namun apa kendalinya selain hukum—yang malah sering dipermainkan mafia peradilan. LSM-LSM independen pun malah sering tak tahan iman, tergoda oleh materi. Hanya yang tersisa mungkin adalah elemen rakyat yang kritis dan dengan ikhlas mengingatkan penguasa yang ngaco—yang lainnya adalah seniman sebagai kreator-kreator yang berbuat atas nama kemurnian hatinya, walaupun banyak juga yang oportunis, yang mengacaukan suasana.

Apa kita masih punya harapan kepada mereka seniman, sastrawan, budayawan yang senantiasa menyuarakan hati terdalam kemanusiaan? Insyaallah, semoga!!

(Bersambung)